Reformasi ‘Aceh Carong’

Dalam visi dan misi Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh Bapak Irwandi Yusuf mencanangkan tiga program utama terkait pendidikan, yaitu Aceh Carong, Aceh Meuadab dan Aceh Teuga. Program Aceh Carong menekankan kepada prestasi pendidikan Aceh ditingkat nasional, strategi yang ditempuh untuk meningkatkan prestasi tersebut melalui perbaikan fasilitas pendidikan, kualitas guru dan peningkatan sistem.

Menurut Gubernur Aceh, secara kualitas pendidikan Aceh berada pada peringkat ketiga terendah di Indonesia atau secara nasional, Provinsi Aceh berada pada urutan 32 dari 34 provinsi. Padahal bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mencapai rasio maksimal yaitu 20% dari total anggaran. (acehprov.go.id/28 Februari 2018). Sebab itulah kemudian program Aceh Carong dimunculkan untuk peu carong aneuk-aneuk Aceh.

Saya sangat bisa memahami kegalauan Bapak Gubernur dalam kapasitasnya sebagai pemimpin daerah agar rangking Aceh menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang, bagaimana tidak! Aceh yang sejak dulu diberikan gelar istimewa di bidang pendidikan namun justru selalu gagal dalam rangking terbaik nasional. Aceh yang dulu bahkan mengajarkan tenaga-tenaga pengajar dari negara lain namun justru sangat tertinggal dalam dunia pendidikan.

Saya juga sangat sepakat dengan saudara Affan Ramli yang dalam opininya “Tafsir Kuno ‘Aceh Carong’” (Serambi Indonesia, 14 Maret 2018) yang menuliskan bahwa “pemaknaan Aceh Carong tidak boleh sangat sempit, di mana indikator prestasi pendidikan Program Aceh Carong hanya diukur dengan nilai Ujian Nasional (UN) para siswa”. Namun haruslah lebih luas, bahwa konsep Program Aceh Carong mampu menggambarkan filosofi pendidikan Aceh secara menyeluruh dalam berbagai aspek, menuju penyiapan sumber daya manusia (SDM) Aceh yang mampu merespon perubahan zaman dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia saat ini bahkan puluhan tahun yang akan datang dengan tetap mempertahankan indentitas ke-aceh-an dan nilai-nilai Islam dan iman, hingga mereka sanggup mengembalikan keharuman Aceh di pentas internasional seperti Aceh di masa kejayaannya. Dan dalam hal ini saya meyakini Pemerintah Aceh sudah menyiapkan cetak biru (blue print) pendidikan Aceh jangka panjang untuk mengakomodir keinginan dan cita-cita rakyat Aceh tersebut.

Program Aceh Carong haruslah dapat melahirkan siswa-siswi Aceh yang memiliki kualifikasi terbaik lahir batin, berkarakter, memiliki mental juang tinggi dengan semangat pantang menyerah alias “beuheu tungang” dan berakhlaqul karimah. Soft skill semacam ini sangat penting untuk dimiliki oleh generasi muda Aceh terkini, jiwa militan ke-aceh-an tidak boleh pudar karena pengaruh perubahan zaman. Selain penguatan bersifat soft skill, Program Aceh Carong juga harus dapat mencetak siswa-siswi yang memiliki keahlian dan keterampilan baik keterampilan di bidang umum maupun bidang khusus. Dengan hard skill yang mereka dapatkan dari lembaga pendidikan, maka akan sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan mereka di masa depan. Dengan hard skill yang berkualitas akan memudahkan mereka untuk mengakses dunia kerja dan memperoleh pekerjaan. Apalagi pada 2030-2040, Indonesia di prediksi akan mengalami bonus demografi, di mana penduduk dengan usia produktif (mencapai 64%) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non produktif dari 297 juta jiwa penduduk Indonesia, maka persaingan hebat tidak dapat dihindari.

 Pendidikan Vokasi sebagai Kunci

Untuk menjawab tantangan tersebut dan upaya mengantisipasi dampak negatif dari bonus demografi, maka selayaknya Pemerintah Aceh mulai membenahi sektor pendidikan vokasi. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 15 disebutkan pendidikan vokasi yaitu merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Melalui pendidikan vokasi Program Aceh Carong akan berfokus pada peningkatan kualitas keahlian SDM yang memiliki kompetensi baik berstandar nasional bahkan internasional. Apalagi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa pendidikan vokasi mulai tahun 2018 menjadi program perioritas pemerintah bidang pendidikan (detik.com/22 Mei 2018).

Terobosan Gubernur Aceh membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) penerbangan merupakan satu langkah maju dalam konteks paradigma baru pendidikan Aceh masa depan. Apalagi dengan mengirimkan sebanyak 10 orang siswa-siswanya untuk magang di perusahaan penerbangan Boeing Amerika (Serambi Indonesia, 13 Maret 2018), tentu ini merupakan modal awal untuk mengembangkan lebih jauh sektor kedirgantaraan di Aceh suatu saat nanti. Menurut saya ini bukanlah program “cet langet”, tetapi cita-cita mulia dan harapan agar suatu saat nanti paling tidak maskapai penerbangan jamaah haji Aceh diterbangkan oleh pilot-pilot yang merupakan putra-putri Aceh sendiri. (jadi Bapak Gubernur maju terus dan kesampingkan suara-suara sumbang jika ada).

Di bidang pendidikan tinggi juga Pemerintah Aceh kiranya perlu mendorong agar kampus-kampus yang berbasis pendidikan vokasi semakin meningkatkan kualitas proses dan kualitas lulusannya, bahkan Gubernur Aceh harus memberikan perhatian yang lebih besar untuk memberdayakan sekolah-sekolah vokasi, baik dalam pengadaan laboratorium, alat-alat praktikum, meningkatkan kompetensi keahlian guru/dosen vokasi. Memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan (SMK), mendorong dibukanya jurusan-jurusan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan realitas saat ini. Mendorong kerjasama pihak sekolah dengan dunia industri nasional bahkan luar negeri dalam bidang akademik, pemagangan dan penempatan kerja. mendirikan politeknik-politeknik bidang khusus dan lain sebagainya.

Kemenristek Dikti sendiri memasuki era revolusi industri 4.0 (generasi keempat) telah menetapkan pembenahan pendidikan vokasi menjadi salah satu strategi menekan potensi meningkatnya pengangguran terdidik. Seperti dilansir oleh media Indonesia.com. Menristek Dikti mengatakan “negara bisa maju karena politeknik (pendidikan vokasi) negara mana pun di dunia. Saya ingin menjadikan politeknik garis depan dalam perekonomian Indonesia”. Dengan kata lain negara maju sedikit pengganggurannya. Dan sayangnya selama ini institusi pendidikan kita lebih banyak melahirkan SDM yang tidak punya skill (keahlian) sehingga mereka menganggur.

Sebelum saya mengakhiri tulisan ini, saya sangat berharap kepada Gubernur Aceh agar konsep Aceh Carong dapat mengusung paradigma baru dengan perspektif yang unik, memenuhi ekspektasi para praktisi pendidikan dan pengguna lulusan. Sehingga siswa-siswi yang dilahirkan oleh Program Aceh Carong hendaknya adalah mereka yang mampu memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kemajuan Aceh di masa yang akan datang. Sehingga apa yang dikuatirkan oleh saudara Affan Ramli dalam tulisan opininya tidak terjadi. Akhirnya semoga seluruh program dalam rencana kerja Gubernur Aceh dalam konteks Aceh Carong dapat terwujud dan terealisasi. Amiinnn.

Silakan baca juga di  http://aceh.tribunnews.com/2018/04/17/reformasi-aceh-carong

Politeknik: Inovasi Pendidikan Masa Kini

Pemerintah sedang merancang sistem perkuliahan baru bagi mahasiswa politeknik. Mahasiswa bisa melanjutkan kuliah meski dipertengahan mengajukan cuti untuk bekerja. Kebijakan yang bakal dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ini dilakukan agar politeknik tidak dipandang sebagai kelas dua dalam dunia pendidikan tinggi.

Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir, lulusan politeknik saat ini sangat kompeten dan dibutuhkan dunia kerja. Sistem baru yang dipersiapkan pemerintah bersama-sama dengan politeknik berupa perkuliahan Multi Entry Multi Outcome (MEMO). Sistem ini memungkinkan mahasiswa dapat memilih berbagai alternatif perkuliahan, sehingga ini bisa langsung bekerja di industri yang membutuhkan lalu mereka pun bisa melanjutkan kuliah lagi.

Nasir menjelaskan, dengan adanya MEMO maka pada tahun pertama mahasiswa dapat sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) level tiga. Lalu jika ingin melanjutkan kerja dulu maka mahasiswa bisa cuti kuliah. Setelah itu dia bisa melanjutkan kuliah pada tahun kedua. Dengan sistem itu maka tidak ada mahasiswa yang drop out atau zero DO di politeknik.

“Sistem MEMO diharapkan dapat mempercepat kebutuhan industri dan memutus mata rantai kemiskinan. Sehingga mahasiswa lulusan politehnik akan selalu siap kerja dan bukan lagi siap training,” katga mantan Rektor Universitas Diponegoro ini saat rapat koordinasi Forum Direktur Politeknik Se-Indonesia (FDPNI) di Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Terkait penilaian akreditas, guru besar akuntansi ini menyebutkan banyak politeknik yang sebenarnya berkualitas namun belum mendapat akreditasi yang baik. “Instrumen yang digunakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) adalah instrumen pada akademik. Sementara politeknik aspek akademiknya hanya 30 persen dan 70 persennya adalah praktek. Ini enggak nyambung. Jadi harus ada instrumen khusus untuk penilaian politeknik,” ujarnya. Untuk itu, dialog dengan BAN PT akan sesegera mungkin dilakukan pihaknya guna mengatasi persoalan tersebut.

Ketua FDPNI Rahmat Imbang menyebutkan bahwa kajian skema MEMO ini masih membutuhkan beberapa penyesuaian dan penyelerasan peraturan. Di antaranya penyesuaian kurikulum, instrumen penilaian BAN PT, hingga pangkalan data pendidikan tinggi (untuk menjamin keabsahan ijazah).

Sementara Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, pemerintah sudah melakukan peningkatan terkait akses lulusan pendidikan vokasi ke dunia kerja melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antar lima kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Penididikan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN.

Namun hal ini masih perlu dukungan dari sektor industri sebagai user dan penyedia lapangan kerja. “Agar pendidikan vokasi dapat disalurkan pada sektor tertentu, diperlukan akses terhadap industri,” ujarnya.

Menurut Imelda, akses ke industry ini sebenarnya sudah diusahakan oleh pemerintah melalui MoU antara lima kementerian tersebut. Namun demikian, perlu adanya revisi dari para perusahaan, terutama dalam menentukan syarat bagi para pencari kerja. “Selama ini banyak sekali para lulusan pendidikan vokasi yang mengalami kesulitan dalam mencari kerja karena mereka dianggap tidak memiliki kualifikasi pendidikan. Padahal secara praktikalnya mereka memenuhi kompetensi yang ada,” ungkapnya.

Imelda menambahkan, masih ada sebagian dari masyarakat yang memandang pendidikan vokasi sebagai pendidikan kelas dua. Pendidikan akademik yang memberikan gelar strata 1 (S1) atau strata 2 (S2) dan seterusnya masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya lulusan pendidikan vokasi mencari pekerjaan.

Persyaratan perekrutan karyawan baru yang ditetapkan oleh perusahaan atau institusi lebih mengutamakan lulusan yang mengantongi ijazah akademik ketimbang ijazah pendidikan vokasi. Oleh karena itu perlu adanya perubahan persepsi dari sisi perusahaan/ pemberi kerja dan juga masyarakat. Karena keberadaan lulusan pendidikan vokasi bisa menjawab salah satu tantangan globalisasi yaitu masuknya pekerja asing ke Indonesia. “Kalau Indonesia memiliki pekerja yang sudah siap dengan keterampilan dan keahlian di bidangnya, maka tidak perlu takut bersaing dengan pekerja asing,” jelasnya.

Baca disini Artikel asli

Politeknik? Mengapa Tidak!

Sejak reformasi dicanangkan di tahun 1998, Politeknik di Indonesia hampir tidak terdengar kiprahnya, bahkan gelegarnya seolah mati tertelan bumi.

Kenapa demikian?

Alasannya sederhana, Politeknik dianggap sebagai Perguruan Tinggi (PT) kelas bawah yang memiliki lulusan tidak bergelar, sehingga lulusan politeknik tidak memiliki kebanggaan layaknya lulusan PT umum yang memiliki sejumlah gelar kesarjanaan seperti Insinyur (Ir), Dokter (dr), Sarjana Hukum (SH), Sarjana Ekonomi (SE) dan sebagainya. Akibatnya sebagian lulusan politeknik berusaha melanjutkan ke PT untuk memperoleh gelar kesarjanaan tertentu. Demikian pula, hingga saat ini Politeknik kurang peminat sehingga jumlah pertumbuhan kelulusannya mengalami hambatan. Pangkalan Data Perguruan Tinggi (2015) mempublikasi, jumlah Politeknik hanya sebanyak 262 institusi dari sejumlah 4300 PT, atau hanya sekitar 6% dari seluruh jumlah PT di Indonesia. Dan dari jumlah itu, 63% dikelola swasta, 17% negeri dan 20% dikelola kedinasan. Data itu menegaskan bahwa minat lulusan sekolah menengah atas masuk politeknis sangat terbatas dibanding masuk perguruan tinggi umum, disisi lain Politeknik yang dikelola swasta menunjukkan dominan. Data yang sama menunjukkan jumlah mahasiswa Politeknik saat ini sebesar 234.495 mahasiswa, jauh dibawah jumlah mahasiswa diperguruan tinggi yang berjumlah sekitar 10 juta mahasiswa.

Politeknik adalah penyelenggara pendidikan tinggi dengan bidang pengetahuan khusus, bertujuan agar lulusannya dapat bekerja secara profesional dalam keahlian tertentu. Politeknik memberikan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk membentuk kemampuan profesional dan terampil di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, Politeknik harus dapat memberikan pendidikan dan pengajaran vokasi setingkat Pendidikan Tinggi, program Diploma dan Profesi/Spesialis, serta sebagai Pusat penciptaan, pengembangan dan penyelenggaraan Iptek.

Politeknik kini menjadi penting ketika Presiden RI mengemukakan pendapatnya tentang Politeknik, antara lain Politeknik di indonesia sebaiknya memiliki sistem seperti politeknik yang ada di Jerman, ini berarti menegaskan bahwa lulusan Politeknik harus bisa membuat, merekayasa, mengelola produk iptek, namun juga harus bisa mengembangkan secara kreatif sehingga produk iptek menjadi lebih sempurna. Dengan kata lain bahwa Politeknik tidak boleh hanya melamun,hanya paparan konsep dan produk berupa jurnal tapi juga harus mengasilkan produk inovatif yang efisien, murah, kuat dan aman serta siap masuk ke pasar. Jika itu yang dimaksud, maka sebuah Politeknik tidak cukup hanya berkutat di tingkat kesiapan Teknologi saja, tetapi juga harus bergerak secara cepat mengembangkan pasar, menyiapkan organisasi dan tata-kelola, memperluas jaringan pasar, jaringan inovasi dan klaster industri, mengembangkan kerjasama serta mempu mengelola manajemen resiko. Dan bahkan kemampuan teknopreneurship juga menjadi faktor penting mendongkrak kapasitas Politeknik.

Politeknik di Indonesia saat ini??..

Pada umumnya di negara seperti Canada, Meksiko serta beberapa negara Eropa, termasuk Indonesia, Politeknik sendiri sering disamakan dengan institut teknologi, tetapi bedanya politeknik tidak mengeluarkan lulusan bergelar Sarjana sebagaimana Institut Teknologi yang ada di Indonesia, melainkan Diploma, kebanyakan Politeknik mengeluarkan lulusan yang bergelar Diploma III, yang ditempuh dalam 3 tahun. Disamping jenjang pendidikan, perbedaan antara Politeknik dengan Universitas terjadi pada kurikulumnya, jika Universitas lebih menekankan pada suatu teori, konsep dan perkembangan keilmuan kedepan serta minim praktik langsung lapangan/industri, maka Politeknik hampir 75% Praktik dilapangan dengan menekankan aplikasi keilmuan. Politeknik merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademi, intitusi, sekolah tinggi maupun universitas di Indonesia. Banyak politeknik yang berprestasi mengalahkan Universitas. Mahasiswa Politeknik yang berprestasi dibidang teknologi, diantaranya adalah Politeknik Negeri Bandung yang pernah meraih gelar juara robotik tingkat internasional, mengalahkan Universitas.

Read more at https://www.ristekdikti.go.id/politeknik-bangkit-mendukung-kinerja-pembangunan/#8PabhD1A8G6ljdKV.99

Nah adik-adik, tunggu apa lagi ayo segera mendaftarkan diri di Politeknik Kutaraja di Banda Aceh Jalan Syiah Kuala No 10 atau kunjungi www.poltekkutaraja.ac.id

Politeknik Berkualitas, Pendidikan Vokasi Akan Jadi Pilihan Favorit

Pendidikan | Banda Aceh

Gambar: Pendidikan Vokasi Politeknik

Sebagaimana dilansir website resmi Kemenristekdikti beberapa waktu lalu bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan pendidikan yang bersifat menghasilkan output yang memiliki ketrampilan atau skill yang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga outcome-nya jelas dan fokus pada mempersiapkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing serta siap memasuki dunia kerja. Pendidikan semacam itulah yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, di mana kurikulum yang diterapkan dapat menjawab tantangan pasar tenaga kerja dan kebutuhan industri. Pola pembelajaran pun dapat dilakukan dengan pendekatan praktis dan sedikit teoritis. Tidak seperti selama ini, para mahasiswa atau siswa lebih banyak belajar teori dan sangat sedikit praktek, akibatnya para lulusan memiliki pengetahuan yang banyak tetapi miskin ketrampilan. Tidak mampu bekerja sehingga sulit bersaing dengan para pencari kerja dari negara-negara lain.

Untuk mampu bersaing di ranah nasional maupun global, industri suatu negara harus didukung oleh tenaga kerja yang produktif. Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh kompetensi tenaga kerja yang dapat membantu memajukan daya saing perekonomian suatu bangsa.

Hal ini disampaikan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir saat meresmikan Politeknik Ketenagakerjaan bersama 2 (dua) Menteri kabinet kerja yaitu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dakhiri dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, bertempat di BBPLK, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (26/10).

Langkah strategis yang telah ditempuh oleh Kementerian Ketanagakerjaan RI yang baru saja mendirikan Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker), disambut baik Menteri Nasir dalam rangka melahirkan tenaga kerja baru yang berkompeten dari Politeknik.

“Pendidikan vokasi di Indonesia hanya sekitar 16%. Politeknik harus kita dorong agar menjadi Politeknik yang berkualitas dan unggul, dengan begitu saya yakin kedepannya pendidikan vokasi akan menjadi salah satu pilihan favorit bagi anak-anak di Indonesia untuk mengemban pendidikan yang lebih tinggi,” tutur Menteri Nasir dalam sambutannya.

Bila dibandingkan, jumlah penduduk Indonesia hanya sebanyak 1 (satu) banding 6 (enam) dari jumlah penduduk di China, namun di China hampir 56% perguruan tingginya merupakan pendidikan vokasi, sedangkan di Indonesia dengan jumlah perguruan tinggi yang lebih banyak dibanding China tetapi China memiliki lebih banyak tenaga kerja yang produktif bila dibandingkan dengan Indonesia.

“Kompetensi tenaga kerja banyak dipengaruhi oleh pengalaman semasa kerja dan pengalaman kerja semasa masih menjadi peserta didik. Saat ini, pendidikan vokasi menjadi kunci jawaban atas kebutuhan tenaga kerja yang produktif dan kompetitif,” ujar Menteri Nasir.

Menteri Nasir menambahkan, para pendidik di Politeknik tidak hanya berasal dari lulusan akademik dengan syarat lulusan pendidikan S1 ataupun S2, tetapi ketika dia sudah menjadi ahli industri di bidangya dan berpengalaman, itu bisa menjadi prioritas untuk menjadi dosen di Politeknik.

Harapan Menteri Nasir, nantinya lulusan Politeknik selain mendapatkan ijazah, mereka juga harus memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya masing-masing minimal pada tingkatan 5 (lima). Ia juga mengimbau agar mahasiswa Politeknik jangan hanya menjadi ahli madya tetapi harus diarahkan untuk memiliki sertifikasi industri.

Dalam kaitan itulah, Politeknik Kutaraja di Banda Aceh hadir untuk menyiapkan generasi muda Aceh untuk memimpin negeri ini kedepan. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan belum terkelola dengan baik, maka para siswa lulusan SMA/SMK sederajat perlu dibekali dengan pendidikan yang berbasis pada penerapan ketrampilan serta keahlian yang unggul, kreatif dan inovatif, sehingga pada tataran pelaksanaan dilapangan SDM Aceh mampu menghasilkan output yang lebih besar dan lebih berkualitas.

Pendidikan vokasi pada Politeknik Kutaraja menekankan pada program studi bidang manajemen dan keuangan. Sekurang-kurangnya dalam periode sekarang ini membuka empat program studi dengan berbagai strata. Ada Prodi Akuntansi (D3), Prodi Administrasi Perkantoran (D3), Sarjana Terapan Analis Keuangan dan Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP). 

Semua program studi tersebut dibuka mengacu kepada kebutuhan tenaga kerja pada bidang tersebut dilapangan. Aceh saat ini masih kekurangan tenaga madya tatalaksan kantor yang mumpuni dan berkompeten, masih ditemukan di kantor-kantor pemerintahan di mana pegawainya banyak yang belum menguasai aplikasi komputer perkantoran, tidak bisa mengoperasionalkan komputer, apalagi level computer for office tingkat lanjut. Kondisi ini berlaku bukan hanya pada perkantoran di tingkat kabupaten/kota bahkan level provinsi sekalipun. Belum lagi pegawai kantor kelurahan yang ada di gampong-gampong.

Politeknik Kutaraja juga akan berkiprah dalam menyiapkan SDM dan lulusannya dalam bidang tenaga ahli tatakelola keuangan publik, yaitu dengan membuka jurusan Manajemen Keuangan Sektor Publik. Memang beberapa kabupaten/kota di Aceh telah berhasil memperoleh predikat WTP dari BPK dalam pengelolaan anggaran daerah, namun masih banyak juga daerah-daerah yang belum mampu mencapai predikat tersebut karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah kurangnya tenaga ahli atau pegawai yang mampu dalam membuat perencanaan, pengelolaan dan pelaporan yang standar dan baik akan anggaran daerah tersebut. Nah disinilah peran Politeknik Kutaraja untuk menyiapkan lulusan yang siap kerja dengan keterampilan dan pengetahuan keuangan negara/daerah sesuai dengan yang diharapkan.

Bagi siswa SMA/SMK sederajat yang akan lulus tahun 2018, silakan mendaftarkan diri untuk kuliah di Politeknik Kutaraja dengan pilihan program studi yang telah kami paparkan di atas dengan datang langsung ke kampus di Jalan Syiah Kuala No.10 Jambo Tape Banda Aceh (Depan MIN Jambo Tape) atau melalui website (online) www.poltekkutaraja.ac.id pada setiap hari/jam kerja. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut dapat juga menghubungi Telephone: (0651) 8016378/whatsapp +6281360329710 (*ham)

Kemana Setelah SMA? | Menerawang Jalan Panjang

Kampus Politeknik Kutaraja. Jln Syiah Kuala No 10 Banda Aceh

Sukses Berbisnis | Pendidikan. Banda Aceh, 22 Desember 2017 | Tulisan singkat dan sederhana ini penulis ingin sedikit mengupas tentang pendidikan, khususnya pendidikan dasar.

Berbicara tentang pendidikan berarti kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia pada era millenium ini. Pendidikan yang saya maksudkan adalah suatu proses di mana manusia melakukan sebuah upaya untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi mampu. Bagaimana pun pendidikan merupakan pondasi penting bagi sebuah nergara. Sebuah negara akan mampu mencapai kemajuan yang berarti dan berkualitas jika sumber daya manusia yang di milikinya mampu melahirkan berbagai ide besar dan inovasi-inovasi baru. Misalnya kita lihat negara-negara eropa, Amerika, Jepang bahkan negara-negara lain dibelahan dunia tidak segan-segan untuk memajukan pendidikan dinegaranya dengan anggaran yang sangat besar.

Bagaimana di Indonesia? Menurut Professor Andrew Rosser dari Universitas Melbourne hari Senin (20/11/2017) malam dalam acara bernama Lowy Institute di NGV sebagaimana dilansir oleh media berita online mengatakan bahwa Indonesia sudah mampu memberikan pendidikan bagi warga nergaranya secara merata, meskipun dengan anggaran yang terus meningkat namun kualitas pendidikannya belum begitu baik. Berdasarkan informasi tersebut diatas maka inilah tugas kita semua mulai dari pemerintah, masyarakat, guru, dosen, pihak perusahaan swasta dan pengusaha harus berpikir bagaimana caranya meningkatkan kualitas pendidikan di negara kita sehingga baik secara kuantitas maupun kualitas, pendidikan di Indonesia bisa sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia.

Bagaimana Pendidikan di Aceh? Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022, Bapak Irwandi dan Nova Iriansyah dalam visi-misinya menekankan betapa sangat penting bagi Pemerintah Aceh untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, terutama pendidikan dasar bagi setiap rakyat Aceh. Sehingga untuk mewujudkan cita-citanya, pasangan ini membuat program kerja dalam bidang pendidikan yaitu ACEH CARONG. Dengan program kerja ini diharapkan akses pendidikan dan kualitasnya dapat lebih meningkat dari sebelumnya. Ini merupakan terobosan yang bagus dan tentu harus didukung oleh anggaran yang cukup, pengajar/guru yang berkompeten dan fasilitas (sarana/prasarana) di setiap sekolah tersedia secara cukup, lengkap dan fungsional. Inilah salah satu program unggulan yang diusung oleh Gubernur Aceh dan wakilnya.

UN (ujian nasional) di Depan Mata. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya siswa SD sampai dengan SMA pada bulan April menghadapi ujian akhir sekolah dan dilanjutkan dengan ujian nasional. Namun yang menjadi pokok perhatian kita adalah what`s next setelah lulus dari SMA? Jika kita melihat data yang ada bahwa pengangguran lulusan SMA juga sangat tinggi, hal ini mengindikasikan bahwa tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berarti memilih jadi pengangguran. Kenapa? Ya karena tidak ada lowongan kerja yang dapat menampung seluruh lulusan SMA di Aceh.

Dalam rangka mendukung program Pemerintah Aceh dalam mewujudkan ACEH CARONG, Yayasan Pendidikan Sarana Ilmu Kutaraja Provinsi Aceh kini telah mendirikan sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi vokasi yaitu POLITEKNIK KUTARAJA dengan izin Kemendiknas Dikti masing-masing Program Studi Akuntansi (D3), Administrasi Perkantoran (D3), Analis Keuangan (Sarjana Terapan) dan Manajemen Keuangan Sektor Publik (MKSP) Sarjana Terapan. Semua program studi tersebut menekankan pada kurikulum berbasis kompetensi dengan menerapkan pola pembelajaran teori dan praktek yang lebih banyak untuk menumbuhkan skill yang siap bekerja di berbagai industri (perusahaan swasta dan sektor pemerintah).

Saat ini kampus POLITEKNIK KUTARAJA beralamat di Jalan Syiah Kuala No 10 Banda Aceh (Depan MIN Jambo Tape). Penerimaan mahasiswa baru untuk semua prodi mulai dibuka untuk Tahun Ajaran 2018/2019. SIlakan datang dan berkunjung ke kampus POLITEKNIK KUTARAJA untuk mendapatkan informasi lebih detil pada setiap jam kerja.

Harapan kami semoga siswa lulusan SMA di Provinsi Aceh memiliki pilihan yang lebih banyak untuk meneruskan pendidikannya dan dapat mewujudkan impian mereka sekaligus menciptakan ACEH CARONG sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. (*ham)