Tingginya Kredit Macet di Aceh, Pertanda Perekonomian Memburuk?

Berdasarkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Aceh, kredit macet di Aceh pada triwulan pertama 2018 mencapai Rp 688 miliar. Dari jumlah tersebut, sektor perdagangan mendominasi dengan nilai kredit macet Rp 319 miliar. Kemudian diikuti sektor konstruksi Rp 111 miliar dan jasa-jasa Rp 55 miliar. (Serambi Indonesia, 22 April 2018).

Menurut Pemimpin kantor perwakilan Bank Indonesia Banda Aceh Zainal Arifin Lubis, jumlah kredit macet di Aceh termasuk tinggi dibanding daerah lain di Indonesia. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir trennya mulai menurun. Sebagai perbandingan, tahun 2014 kredit macet di Aceh mencapai Rp 1,1 triliun. Tapi, pada 2015 turun menjadi Rp 990 miliar, lalu 2016 menjadi Rp 789 miliar, dan 2017 sebesar Rp 634 miliar. Sementara untuk tahun 2017 sampai triwulan pertama, kredit macet mencapai Rp 688 miliar.

Bila kita amati dari data yang dikeluarkan oleh BI di atas, ternyata sektor perdagangan memberikan kontribusi terbesar jumlah kredit macet di Aceh periode triwulan pertama tahun 2018. Hal ini menimbulkan tanda tanya ada masalah apa dengan sektor perdagangan di Aceh. Di sisi lain sebetulnya yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Aceh adalah sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, kontribusi sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto Aceh di atas 27 persen. Nah, apakah perbankan selama ini keliru memilih sektor andalan dalam menyalurkan kredit?

Dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi memang ditemukan sejumlah pedagang di Kota Banda Aceh mengeluh karena omsetnya menurun dan sepi pembeli. Bahkan keluhan mereka mewakili aspirasi para pedagang lainnya di Pasar Atjeh. Sejumlah pedagang tas, sepatu, dan pakaian muslim di Pasar Atjeh juga menyampaikan bahwa akhir-akhir ini sangat sepi pembeli. Meskipun begitu, kita juga perlu berhati-hati untuk menyimpulkan bahwa sudah pasti daya beli masyarakat yang menjadi faktor utama lesunya sektor perdagangan di Aceh, apalagi di era digital ini di mana masyarakat cenderung lebih senang membeli secara online.

Penyebab Kredit Macet

Pada umunya kredit usaha di Aceh lebih banyak dinikmati oleh pelaku UMKM berbagai sektor, mulai dari sektor perdagangan sampai sektor pertanian, namun jika kita melihat data yang rilis oleh Bank Indonesia Aceh, sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan mendapatkan kucuran kredit yang lebih besar mencapai 52,9 persen, dan sektor yang paling sedikit adalah sektor pertanian/perikanan hanya 8,4 persen. Alasan pihak bank lebih mengutamakan sektor perdagangan karena dari sisi risikonya yang rendah, mudah dikontrol dan memiliki cash flow yang relatif cepat.

Menurut laporan BI Aceh (2016) berdasarkan klasifikasi usaha sebagian besar kredit UMKM disalurkan pada usaha menengah mencapai 45,5 persen dan selebihnya kepada usaha kecil yaitu 29,6 persen dan usaha mikro sebesar 25,0 persen, sementara jenis kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja (KMK). Sedangkan bank penyalur didominasi oleh bank persero milik pemerintah.

Bila kita mengacu pada berbagai hasil penelitian empiris terkait dengan kredit usaha secara umum yang dilakukan oleh para akademisi dan praktisi ditemukan bahwa kredit macet atau  non performing loan (NPL) disebabkan oleh banyak faktor, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga, itikad baik debitur untuk membayar (karakter) dan lain sebagainya. Dengan kata lain bahwa kredit macet tersebut ada hubungannya dengan variabel makro ekonomi dan moneter.

Menurut Hamdani (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa dalam jangka pendek, variabel produk domestik regional bruto mempengaruhi dan memiliki hubungan satu arah dengan kredit UMKM sedangkan variabel suku bunga memiliki hubungan sebab akibat dengan kredit UMKM, begitu juga halnya variabel NPL memiliki hubungan satu arah dengan kredit UMKM di Aceh.

Sementara Zainal Arifin Lubis (acehbisnis.co, 21 April 2018) mengatakan beberapa faktor penyebab tingginya kredit macet di Aceh; pertama, aspek bisnis yaitu bila bisnis tidak berkembang dan kurangnya pasar terhadap produk yang dihasilkan, serta operasional kegiatan juga kurang menguntungkan, sehingga pengembalian pinjaman menjadi lemah. Kedua, aspek karakter, yaitu pengembalian uang ke bank menunggak. Peminjam mengangap uang itu uang rakyat, sehingga mereka enggan mengembalikan uang tersebut. Namun alasan debitur mengganggap uang tersebut adalah uang rakyat sangat kecil kemungkinan, karena saat debitur mengajukan pinjaman oleh petugas bank pasti sudah menyampaikan seluruh informasi yang perlu diketahui oleh calon peminjam dan lagi pula debitur pun dengan suka rela menyerahkan jaminan tambahan sebagai agunan atas asset yang mereka miliki. Maka, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana proses pemberian kredit oleh petugas bank tersebut. Patut diduga bahwa proses yang dilakukan tidak sesuai prosedur. Sehingga potensi kredit macet memang sudah diketahui sejak awal namun diabaikan atau tidak mampu di maintenance oleh bank.

Perekonomian Aceh

Kepala BPS Aceh Wahyudin mengatakan Perekonomian Aceh Triwulan IV-2017 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp37,77 triliun atau sebesar US$2,79 milyar. Sementara PDRB tanpa migas adalah sebesar Rp36,72 triliun atau sebesar US$2,71 milyar. Ekonomi Aceh dengan migas secara kumulatif (c to c) hingga triwulan IV-2017 tumbuh sebesar 4,19 persen, pertumbuhan c to c tanpa migas adalah sebesar 4,14 persen. Bila dibandingkan triwulan lV-2016 (y-on-y) tumbuh sebesar 3,58 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Aceh bahkan di bawah rata-rata nasional bisa menjadi salah satu faktor penyebab tingginya kredit macet.

Dalam rapat terbatas bidang perekonomian Presiden RI memberikan perhatian dan arahan khusus kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk mengelola serta memanfaatkan seluruh potensi unggulan untuk mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di Aceh, sekaligus memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh, fokus mengembangkan sektor unggulan, misalnya industri pertanian hingga penghiliran industri.

Dari berbagai data dan informasi yang telah diuraikan diatas, menurut saya penyebab utama tingginya kredit macet di Aceh sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi Aceh yang mengalami penurunan. sehingga menyebabkan proses bisnis yang dilakukan oleh debitur mengalami hambatan, hal ini terlihat pada penurunan omset penjualan para pedagang di pasar-pasar di Aceh. Rendahnya daya beli masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri dalam perekonomian Aceh. (ham)*

Baca juga di kompasiana.com

Reformasi ‘Aceh Carong’

Dalam visi dan misi Pemerintah Aceh, Gubernur Aceh Bapak Irwandi Yusuf mencanangkan tiga program utama terkait pendidikan, yaitu Aceh Carong, Aceh Meuadab dan Aceh Teuga. Program Aceh Carong menekankan kepada prestasi pendidikan Aceh ditingkat nasional, strategi yang ditempuh untuk meningkatkan prestasi tersebut melalui perbaikan fasilitas pendidikan, kualitas guru dan peningkatan sistem.

Menurut Gubernur Aceh, secara kualitas pendidikan Aceh berada pada peringkat ketiga terendah di Indonesia atau secara nasional, Provinsi Aceh berada pada urutan 32 dari 34 provinsi. Padahal bila dibandingkan dengan jumlah anggaran yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) mencapai rasio maksimal yaitu 20% dari total anggaran. (acehprov.go.id/28 Februari 2018). Sebab itulah kemudian program Aceh Carong dimunculkan untuk peu carong aneuk-aneuk Aceh.

Saya sangat bisa memahami kegalauan Bapak Gubernur dalam kapasitasnya sebagai pemimpin daerah agar rangking Aceh menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang, bagaimana tidak! Aceh yang sejak dulu diberikan gelar istimewa di bidang pendidikan namun justru selalu gagal dalam rangking terbaik nasional. Aceh yang dulu bahkan mengajarkan tenaga-tenaga pengajar dari negara lain namun justru sangat tertinggal dalam dunia pendidikan.

Saya juga sangat sepakat dengan saudara Affan Ramli yang dalam opininya “Tafsir Kuno ‘Aceh Carong’” (Serambi Indonesia, 14 Maret 2018) yang menuliskan bahwa “pemaknaan Aceh Carong tidak boleh sangat sempit, di mana indikator prestasi pendidikan Program Aceh Carong hanya diukur dengan nilai Ujian Nasional (UN) para siswa”. Namun haruslah lebih luas, bahwa konsep Program Aceh Carong mampu menggambarkan filosofi pendidikan Aceh secara menyeluruh dalam berbagai aspek, menuju penyiapan sumber daya manusia (SDM) Aceh yang mampu merespon perubahan zaman dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dunia saat ini bahkan puluhan tahun yang akan datang dengan tetap mempertahankan indentitas ke-aceh-an dan nilai-nilai Islam dan iman, hingga mereka sanggup mengembalikan keharuman Aceh di pentas internasional seperti Aceh di masa kejayaannya. Dan dalam hal ini saya meyakini Pemerintah Aceh sudah menyiapkan cetak biru (blue print) pendidikan Aceh jangka panjang untuk mengakomodir keinginan dan cita-cita rakyat Aceh tersebut.

Program Aceh Carong haruslah dapat melahirkan siswa-siswi Aceh yang memiliki kualifikasi terbaik lahir batin, berkarakter, memiliki mental juang tinggi dengan semangat pantang menyerah alias “beuheu tungang” dan berakhlaqul karimah. Soft skill semacam ini sangat penting untuk dimiliki oleh generasi muda Aceh terkini, jiwa militan ke-aceh-an tidak boleh pudar karena pengaruh perubahan zaman. Selain penguatan bersifat soft skill, Program Aceh Carong juga harus dapat mencetak siswa-siswi yang memiliki keahlian dan keterampilan baik keterampilan di bidang umum maupun bidang khusus. Dengan hard skill yang mereka dapatkan dari lembaga pendidikan, maka akan sangat bermanfaat untuk menunjang kehidupan mereka di masa depan. Dengan hard skill yang berkualitas akan memudahkan mereka untuk mengakses dunia kerja dan memperoleh pekerjaan. Apalagi pada 2030-2040, Indonesia di prediksi akan mengalami bonus demografi, di mana penduduk dengan usia produktif (mencapai 64%) lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non produktif dari 297 juta jiwa penduduk Indonesia, maka persaingan hebat tidak dapat dihindari.

 Pendidikan Vokasi sebagai Kunci

Untuk menjawab tantangan tersebut dan upaya mengantisipasi dampak negatif dari bonus demografi, maka selayaknya Pemerintah Aceh mulai membenahi sektor pendidikan vokasi. Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 15 disebutkan pendidikan vokasi yaitu merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Melalui pendidikan vokasi Program Aceh Carong akan berfokus pada peningkatan kualitas keahlian SDM yang memiliki kompetensi baik berstandar nasional bahkan internasional. Apalagi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro juga mengatakan bahwa pendidikan vokasi mulai tahun 2018 menjadi program perioritas pemerintah bidang pendidikan (detik.com/22 Mei 2018).

Terobosan Gubernur Aceh membuka sekolah menengah kejuruan (SMK) penerbangan merupakan satu langkah maju dalam konteks paradigma baru pendidikan Aceh masa depan. Apalagi dengan mengirimkan sebanyak 10 orang siswa-siswanya untuk magang di perusahaan penerbangan Boeing Amerika (Serambi Indonesia, 13 Maret 2018), tentu ini merupakan modal awal untuk mengembangkan lebih jauh sektor kedirgantaraan di Aceh suatu saat nanti. Menurut saya ini bukanlah program “cet langet”, tetapi cita-cita mulia dan harapan agar suatu saat nanti paling tidak maskapai penerbangan jamaah haji Aceh diterbangkan oleh pilot-pilot yang merupakan putra-putri Aceh sendiri. (jadi Bapak Gubernur maju terus dan kesampingkan suara-suara sumbang jika ada).

Di bidang pendidikan tinggi juga Pemerintah Aceh kiranya perlu mendorong agar kampus-kampus yang berbasis pendidikan vokasi semakin meningkatkan kualitas proses dan kualitas lulusannya, bahkan Gubernur Aceh harus memberikan perhatian yang lebih besar untuk memberdayakan sekolah-sekolah vokasi, baik dalam pengadaan laboratorium, alat-alat praktikum, meningkatkan kompetensi keahlian guru/dosen vokasi. Memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan (SMK), mendorong dibukanya jurusan-jurusan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan realitas saat ini. Mendorong kerjasama pihak sekolah dengan dunia industri nasional bahkan luar negeri dalam bidang akademik, pemagangan dan penempatan kerja. mendirikan politeknik-politeknik bidang khusus dan lain sebagainya.

Kemenristek Dikti sendiri memasuki era revolusi industri 4.0 (generasi keempat) telah menetapkan pembenahan pendidikan vokasi menjadi salah satu strategi menekan potensi meningkatnya pengangguran terdidik. Seperti dilansir oleh media Indonesia.com. Menristek Dikti mengatakan “negara bisa maju karena politeknik (pendidikan vokasi) negara mana pun di dunia. Saya ingin menjadikan politeknik garis depan dalam perekonomian Indonesia”. Dengan kata lain negara maju sedikit pengganggurannya. Dan sayangnya selama ini institusi pendidikan kita lebih banyak melahirkan SDM yang tidak punya skill (keahlian) sehingga mereka menganggur.

Sebelum saya mengakhiri tulisan ini, saya sangat berharap kepada Gubernur Aceh agar konsep Aceh Carong dapat mengusung paradigma baru dengan perspektif yang unik, memenuhi ekspektasi para praktisi pendidikan dan pengguna lulusan. Sehingga siswa-siswi yang dilahirkan oleh Program Aceh Carong hendaknya adalah mereka yang mampu memberikan manfaat dan berdampak positif bagi kemajuan Aceh di masa yang akan datang. Sehingga apa yang dikuatirkan oleh saudara Affan Ramli dalam tulisan opininya tidak terjadi. Akhirnya semoga seluruh program dalam rencana kerja Gubernur Aceh dalam konteks Aceh Carong dapat terwujud dan terealisasi. Amiinnn.

Silakan baca juga di  http://aceh.tribunnews.com/2018/04/17/reformasi-aceh-carong