Good Corporate Governance (GCG) Sebagai Prinsip Manajemen Modern

Tidak sedikit perusahaan yang mengalami kegagalan (failure) dalam operasionalisasi, padahal mereka sudah melakukan investasi besar dan bahkan mereka juga bekerja seperti umumnya perusahaan lain. Mengapa bisa terjadi?

(Many companies are experiencing failure (failure) in operationalization, companies doing great work and even they are also working. How did it happen?)

Dalam era globalisasi dan kecanggihan teknologi informasi seperti sekarang ini semua kemungkinan bisa saja terjadi. sebab itu, situasi ini telah mendorong para pemimpin perusahaan untuk menyesuaikan seluruh rencana strategisnya dengan perubahan lingkungan yang demikian cepat agar memberikan dampak positif bagi organisasi (perusahaan) yang dipimpinnya. Kondisi dinamis ini harus selalu menjadi perhatian dan selalu diamati dari waktu ke waktu. Menurut Martin (1999) teknologi informasi sangat berperan penting dalam menyimpan dan memproses informasi. Sehingga dengan menempatkan fungsi teknologi informasi dan peranannya dalam operasional perusahaan, maka rencana strategis perusahaan akan lebih mudah dilaksanakan.

(In this era of globalization and the sophistication of information technology like today all possibilities can happen. therefore, this situation has encouraged corporate leaders to adapt all of their strategic plans to such rapidly changing environments in order to have a positive impact on the organizations they lead. This dynamic condition should always be a concern and always observed from time to time. According to Martin (1999) information technology plays an important role in storing and processing information. So by putting the function of information technology and its role in the company’s operations, the company’s strategic plan will be more easily implemented).

Namun untuk mencapai kesuksesan yang optimal dan mengurangi risiko kegagalan, sebuah organisasi (perusahaan) juga harus memperhatikan faktor-faktor lainnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi (perusahaan) adalah kerjasama tim. Variabel ini mempunyai andil besar dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Tetapi tidak mudah membentuk tim yang solid yang berorientasi pada tujuan dan visi yang sama, terbuka atas segala ide, dan mengutamakan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Melihat pentingnya kerjasama tersebut bagi kemajuan perusahaan, banyak perusahaan yang menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk menggalakkan budaya kerja sama dalam bermanajemen.

(But in order to achieve optimal success and reduce the risk of failure, an organization (company) should also pay attention to other factors. One of the factors that influence the success of an organization (the company) is teamwork. This variable has a big share in achieving the company’s success. But it is not easy to form a solid team that is oriented toward the same goals and vision, open to ideas, and put the interests of the team above personal gain. Given the importance of such cooperation for the advancement of the company, many companies are organizing various trainings to promote a culture of cooperation in management).

Untuk mencapai sebuah struktur dengan bermanajemen yang baik dan profesional, maka perlu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang handal serta unggul dalam praktek manajemen tersebut. Saat ini banyak perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemennya.  Forum of Corporate Governance for Indonesia (FCGI) 2001, menjelaskan bahwa:  “corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan (dengan kata lain sebagai sistem yang mengendalikan perusahaan) antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka”.

(To achieve a structure with a good management and professional, it is necessary to apply the principles of good governance and excel in the practice of management. Today many companies are adopting the principles of Good Corporate Governance (GCG) in carrying out its management functions. The FCGI 2001, explains that: “corporate governance is a set of rules governing relationships (in other words as a system that controls the company) between shareholders, managers (managers) of companies, creditors, governments, employees and other internal and external interest holders relating to their rights and obligations “.)

Saat ini prinsip GCG masih dipercaya sebagai unsur manajemen modern, di mana dalam manajemen modern sebuah organisasi (perusahaan) digerakkan oleh orang-orang yang saling bekerja sama yang berazaskan pada sikap partisipasi aktif (active partisipatory) dalam rangka untuk mencapai kemajuan bersama. Terdapat lima prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku organisasi, yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency dan Fairness yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF.

(Today GCG principles are still believed to be a modern management element, in which the modern management of an organization is driven by people working together that are based on active participatory attitudes in order to achieve mutual progress. There are five GCG principles that can be used as guidance for the organizers, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Indepandency and Fairness which is usually referred to as TARIF.)

  1. Transparency (Keterbukaan). Secara harfiah transparency dapat diartikan “tembus pandang”. Dalam konteks manajemen organisasi dimaksudkan bahwa adanya keterbukaan informasi yang akurat dan berkualitas yang tersedia bagi segenap pemangku kepentingan (stakeholders). Termasuk pola komunikasi yang dibangun dan dijalankan juga haruslah pola komukasi terbuka, jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi dan apalagi “disembunyikan” demi untuk keuntungan pribadi dan kelompok tertentu.
  2. Accountability (Akuntabilitas). Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas dapat diwujudkan dengan adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban setiap elemen perusahaan atau organisasi. Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan setiap program yang akan dijalankan. Orang yang berwenang dalam program ini harus bisa menunjukkan jika program yang dibangun dapat berjalan dengan baik atau tidak dan apa saja upaya yang dapat dilakukan agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal (Adzikra Ibrahim).
  3. Responsibility (Pertanggungan Jawab).  Meskipun dari sisi pengertiannya hampir sama namun secara prinsip antara akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Pun begitu, akuntabilitas dan resposibilitas saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh. Responsibility lebih bersifat internal sebagai pertanggungjawaban bawahan kepada atasan yang telah memberikan tugas dan wewenang kepadanya. 
  4. Independence (Kemandirian). Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan atau organisasi dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
  5. Fairness ( Kesetaraan dan memiliki hak serta kedudukan yang sama). Prinsip fairness ini mengajarkan penerapan azas keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Perlakuan yang adil merupakan paradigma yang harus dimiliki oleh para organisatoris dan pelaksana manajemen dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tidak boleh ada perlakuan yang sangat istimewa kepada sekelompok orang namun memandang rendah sebagian lainnya. Diskriminasi dalam kebijakan dan keputusan akan mengakibatkan ketimpangan sosial dalam sebuah perkumpulan. Memuji sekelompok orang namun menghukum sekelompok lainnya akan merugikan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian fairness diharapkan dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan

 

  1. Transparency. Literally transparency can be interpreted as “transparent”. In the context of organizational management it is intended that an accurate and quality information disclosure is available to all stakeholders. Including communication patterns built and run should also be open, honest and accountable. Nothing is covered up and let alone “hidden” for the sake of personal gain and certain groups.
  2. Accountability. According Mardiasmo (2009), accountability is an obligation to report and be responsible for the success or failure of the organization’s mission in achieving predetermined results, through the media accountability that is done periodically. Accountability can be realized with the clarity of function, structure, system and accountability of every element of the company or organization. This accountability is the responsibility associated with each program to be run. The person in charge of this program should be able to show if the program is running well or not and what efforts can be made to the planned program can run optimally (Adzikra Ibrahim).
  3. Responsibility (Coverage). Although in the sense of almost the same but in principle between accountability is different from responsibilitas. Also, accountability and resposibility are interconnected as part of a comprehensive system. Responsibility is more internal as the responsibility of subordinates to the boss who has given the task and authority to him.
  4. Independence (Independence). This principle requires that the company or organization be professionally managed without conflict of interest and without the pressure or intervention of any party that is not in compliance with applicable regulations.
  5. Fairness (Equality and have equal rights and position). This fairness principle teaches the application of the principle of justice for all stakeholders. Fair treatment is a paradigm that must be owned by the organizers and management executors in a company or organization. There should be no very special treatment to a group of people but look down on others. Discrimination in policies and decisions will lead to social inequality within an association. Praising a group of people but punishing another group will harm all stakeholders. Thus fairness is expected to be a driving factor that can monitor and provide a fair treatment guarantee among various interests in the company.

Jika kita mengacu pada prinsip-prinsip penerapan GCG dalam sebuah perusahaan (organisasi), maka hampir bisa dipastikan bahwa tingkat kegagalan yang dialami oleh kebanyakan perusahaan dalam bermanajemen dapat dihindari bahkan cenderung membuat sebuah organisasi semakin maju, solid dan berdaya saing. Namun sayangnya konsep GCG ini hanya menjadi lips service yang tertulis rapi dan indah dalam dokumen yang disimpan rapi dalam sebuah laci di lemari perusahaan yang terkunci rapat di ruang arsip. Lalu bagaimana sebuah perusahaan (organisasi) mau maju dan tumbuh berkembang?

(If we refer to the principles of GCG implementation within a company (organization), it is almost certain that the failure rate experienced by most companies in the management can be avoided and even tend to make an organization more advanced, solid and competitive. But unfortunately the concept of GCG is just a lips service that is written neatly and beautifully in a document that is stored neatly in a drawer in the closet company locked tightly in the archives. Then how does a company (organization) want to grow and grow?)

Politeknik: Inovasi Pendidikan Masa Kini

Pemerintah sedang merancang sistem perkuliahan baru bagi mahasiswa politeknik. Mahasiswa bisa melanjutkan kuliah meski dipertengahan mengajukan cuti untuk bekerja. Kebijakan yang bakal dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) ini dilakukan agar politeknik tidak dipandang sebagai kelas dua dalam dunia pendidikan tinggi.

Menurut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir, lulusan politeknik saat ini sangat kompeten dan dibutuhkan dunia kerja. Sistem baru yang dipersiapkan pemerintah bersama-sama dengan politeknik berupa perkuliahan Multi Entry Multi Outcome (MEMO). Sistem ini memungkinkan mahasiswa dapat memilih berbagai alternatif perkuliahan, sehingga ini bisa langsung bekerja di industri yang membutuhkan lalu mereka pun bisa melanjutkan kuliah lagi.

Nasir menjelaskan, dengan adanya MEMO maka pada tahun pertama mahasiswa dapat sertifikat Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) level tiga. Lalu jika ingin melanjutkan kerja dulu maka mahasiswa bisa cuti kuliah. Setelah itu dia bisa melanjutkan kuliah pada tahun kedua. Dengan sistem itu maka tidak ada mahasiswa yang drop out atau zero DO di politeknik.

“Sistem MEMO diharapkan dapat mempercepat kebutuhan industri dan memutus mata rantai kemiskinan. Sehingga mahasiswa lulusan politehnik akan selalu siap kerja dan bukan lagi siap training,” katga mantan Rektor Universitas Diponegoro ini saat rapat koordinasi Forum Direktur Politeknik Se-Indonesia (FDPNI) di Jakarta, Minggu (18/3/2018).

Terkait penilaian akreditas, guru besar akuntansi ini menyebutkan banyak politeknik yang sebenarnya berkualitas namun belum mendapat akreditasi yang baik. “Instrumen yang digunakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) adalah instrumen pada akademik. Sementara politeknik aspek akademiknya hanya 30 persen dan 70 persennya adalah praktek. Ini enggak nyambung. Jadi harus ada instrumen khusus untuk penilaian politeknik,” ujarnya. Untuk itu, dialog dengan BAN PT akan sesegera mungkin dilakukan pihaknya guna mengatasi persoalan tersebut.

Ketua FDPNI Rahmat Imbang menyebutkan bahwa kajian skema MEMO ini masih membutuhkan beberapa penyesuaian dan penyelerasan peraturan. Di antaranya penyesuaian kurikulum, instrumen penilaian BAN PT, hingga pangkalan data pendidikan tinggi (untuk menjamin keabsahan ijazah).

Sementara Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Imelda Freddy mengatakan, pemerintah sudah melakukan peningkatan terkait akses lulusan pendidikan vokasi ke dunia kerja melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antar lima kementerian, yakni Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Penididikan, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian BUMN.

Namun hal ini masih perlu dukungan dari sektor industri sebagai user dan penyedia lapangan kerja. “Agar pendidikan vokasi dapat disalurkan pada sektor tertentu, diperlukan akses terhadap industri,” ujarnya.

Menurut Imelda, akses ke industry ini sebenarnya sudah diusahakan oleh pemerintah melalui MoU antara lima kementerian tersebut. Namun demikian, perlu adanya revisi dari para perusahaan, terutama dalam menentukan syarat bagi para pencari kerja. “Selama ini banyak sekali para lulusan pendidikan vokasi yang mengalami kesulitan dalam mencari kerja karena mereka dianggap tidak memiliki kualifikasi pendidikan. Padahal secara praktikalnya mereka memenuhi kompetensi yang ada,” ungkapnya.

Imelda menambahkan, masih ada sebagian dari masyarakat yang memandang pendidikan vokasi sebagai pendidikan kelas dua. Pendidikan akademik yang memberikan gelar strata 1 (S1) atau strata 2 (S2) dan seterusnya masih menjadi pilihan sebagian besar masyarakat. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya lulusan pendidikan vokasi mencari pekerjaan.

Persyaratan perekrutan karyawan baru yang ditetapkan oleh perusahaan atau institusi lebih mengutamakan lulusan yang mengantongi ijazah akademik ketimbang ijazah pendidikan vokasi. Oleh karena itu perlu adanya perubahan persepsi dari sisi perusahaan/ pemberi kerja dan juga masyarakat. Karena keberadaan lulusan pendidikan vokasi bisa menjawab salah satu tantangan globalisasi yaitu masuknya pekerja asing ke Indonesia. “Kalau Indonesia memiliki pekerja yang sudah siap dengan keterampilan dan keahlian di bidangnya, maka tidak perlu takut bersaing dengan pekerja asing,” jelasnya.

Baca disini Artikel asli