WhatsApp Mulai Cari Uang, Begini Caranya

Oleh: OIK YUSUF
Sumber: Kompas.com – 06/09/2017, 15:04 WIB

Semenjak dibeli seharga 22 miliar dollar AS oleh Facebook tahun 2014 lalu, WhatsApp belum memiliki jalur pemasukan yang signifikan.

Oleh sebab itulah, perusahaan layanan pesan instan tersebut berupaya mengeksplorasi upaya monetize melalui para pelaku bisnis. Ya, WhatsApp kini mulai cari uang melalui para pebisnis.
Uji cobanya sendiri direncanakan mulai bergulir dalam beberapa bulan ke depan.

Dalam perkembangan terbaru, WhatsApp mengumumkan bakal mulai menguji coba fitur-fitur yang dirasa bakal berguna untuk para pelaku bisnis yang selama ini sudah menggunakan layanannya untuk berkomunikasi dengan konsumen.

“Kami sedang membangun dan menguji aneka tool baru lewat aplikasi WhatsApp business untuk perusahaan kecil dan solusi enterprise untuk perusahaan berskala besar dengan basis pelanggan global,” tulis WhatsApp dalam sebuah posting blog.

Contoh-contoh pelaku bisnis yang disasar WhatsApp mulai dari toko roti dan pakaian lokal untuk usaha kecil, hingga maskapai penerbangan, situs e-commerce, dan perbankan untuk perusahaan berskala besar.

Nantinya, layanan WhastApp bisa dipakai untuk memudahkan komunikasi dengan pelanggan, misalnya memberikan statementtertulis, konfirmasi pengiriman barang, dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya.

“Kami tahu masing-masing bisnis punya kebutuhan berbeda. Misalnya, mereka ingin official presence -profil yang terverifikasi sehingga mudah diidentifikasi dan dibedakan dari orang lain- serta cara yang lebih mudah untuk merespons pesan (dari pelanggan),” lanjut WhatsApp.

Sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Reuters, Rabu (6/9/2017), WhatsApp diketahui sudah memulai pilot program yang menambahkan badge berwarna hijau untuk menandai akun perusahaan yang sudah diverifikasi. Ada juga aplikasi WhatsApp Business yang khusus ditujukan bagi pelaku usaha.

Chief Operating Officer WhatsApp Matt Idema mengatakan pihaknya berencana menarik biaya langganan dari para pelaku bisnis sebagai salah satu sumber pemasukan. Namun, dia mengaku belum bisa memberikan informasi lebih jauh soal seperti apa persisnya fitur-fitur berbayar itu nanti.

“Kami masih memikirkan detail-detail monetisasinya,” ujar Idema.

Artikel asli  

Ekonomi Kerakyatan | Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Aceh

MENGEMBANGKAN EKONOMI KERAKYATAN DI ACEH
Oleh : Hamdani, SE.,M.Si
(Peminat Ekonomi Kerakyatan dan UMKM)
hamdani.aceh@gmail.com

Akhir-akhir ini istilah ekonomi kerakyatan mulai tidak terdengar lagi dalam perbincangan perekonomian Indonesia. Istilah tersebut kian menjadi asing di tengah-tengah masyarakat bahkan mungkin dikalangan petinggi negara ini sekalipun. Mengapa isu ekonomi kerakyatan semakin redup? Pada rapat terbuka sidang MPR RI dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus 2017, Ketua MPR Zulkifli Hasan memaparkan hasil kunjungan anggota MPR RI ke beberapa daerah untuk melihat perkembangan serta kemajuan pembangunan segala aspek kehidupan bangsa Indonesia sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat, termasuk didalamnya aspek ekonomi. Beliau menyebutkan bahwa Provinsi Makassar sangat maju dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat karena perekonomiannya dikuasai dan dijalankan oleh rakyat atau dengan istilah ekonomi kerakyatan.

Menurut San Afri Awang (Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM) menyebutkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah tata laksana ekonomi yang bersifat kerakyatan yaitu penyelenggaraan ekonomi yang memberi dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat kecil. Zulkifli Hasan menambahkan, perkebunan coklat di Makassar adalah milik rakyat, warung-warung milik rakyat dan café-café juga milik rakyat. Begitulah gambaran ekonomi kerakyatan. Pernyataan Ketua MPR RI sejalan dengan Konvensi ILO 169 tahun 1989 yang mendefinisikan ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannnya. Memang ILO menempatkan sistem ekonomi kerakyatan sebagai ekonomi tradisional (sub sistem), namun itu pandangan dua puluh delapan tahun yang lalu. Kini seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ekonomi kerakyatan pun mampu menjadi ekonomi modern dengan produktivitas tinggi dan maju seperti halnya di Provinsi Makassar.

Secara konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang bertujuan untuk melepaskan rakyat dari belenggu kapitalisme dunia pada masa itu. Perhatian terhadap sistem ekonomi kerakyatan dicurahkan oleh Bung Hatta yang mengatakan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi kerakyatan. Maka yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial atau semacamnya ke ekonomi nasional yang
berkerakyatan. Dan secara formal yuridis dan politis ekonomi kerakyatan pun diakomodir dalam GBHN tahun 1993 sebagai hasil rumusan Sidang Umum MPR RI tahun 1992.

Ideologi dasar konsep ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 dan sila ke-empat Pancasila. Sehingga pasal 33 menjadi landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan terutama bagian penjelasannya yang dalam pasal tersebut tercantum dasar ekonomi di mana produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat, karena itu perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas
kekeluargaan. Tujuan utama dari sistem ekonomi kerakyatan yaitu menjamin kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara merata lebih utama daripada kemakmuran individual dan segelintir golongan yang menguasai faktor-faktor produksi.

Bila ditinjau dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa sistem ekonomi nasional yang sebenarnya adalah menganut sistem ekonomi kerakyatan, di mana sistim ini menganut azas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila dan menunjukkan keberpihakan yang
sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sehingga bila dalam perekonomian nasional mengabaikan kesejahteraan rakyat banyak dan lebih mengutamakan sekelompok pemilik modal, maka hal tersebut bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan dan harus ditolak.

IMPLIMENTASI

Untuk membumikan ekonomi kerakyatan di tengah-tengah masyarakat dan agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, pemerintah perlu mengambil peran yang lebih konkrit untuk mendorong percepatan implimentasi kegiatan perekonomian yang berbasis pada kekuatan rakyat terutama dalam aspek produksi, pengolahan dan pemasaran hasil. Dalam upaya mencapai maksud tersebut para pengambil kebijakan di negeri ini dan penguasa di daerah perlu kiranya memiliki keinginan yang kuat dan kesadaran politiknya untuk menempatkan sistim ekonomi kerakyatan sebagai poros penting dalam pusaran ekonomi Indonesia dan daerah.

Dalam menguatkan penetrasi implementasi semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana antusiasnya Bung Hatta pada fase awal kemerdekaan dalam aktivitas perekonomian, maka dibutuhkan kesamaan paradigma antara rakyat, penguasa (pemerintah) dan para pendukung ekonomi kerakyatan perlu kiranya merumuskan kebijakan bersama yang lebih nyata dan aplikatif di lapangan sehingga akan terbentuk sinergitas mulai dari hulu sampai hilir dan multi stakeholder. Kondisi saat ini, ekonomi kerakyatan hanyalah slogan belaka tanpa benar-benar dilaksanakan sebagai kebijakan strategis negara dan tidak memperoleh advokasi yang memadai dari pemerintah. Jika pun rakyat melakukan aktivitasusaha dan kegiatan perekonomian tidak lebih dari hanya sekedar bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan karena mereka telah ditempatkan sebagai elemen penting dalam memajukan perekonomian nasional. Yang saya maksud adalah pemerintah perlu mendeklarasikan sistim ekonomi kerakyatan secara terbuka sebagai sistim ekonomi yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan konsistensi antara UUD 1945 dengan realitas di lapangan.

PILAR EKONOMI KERAKYATAN

Agar bangunan ekonomi kerakyatan dapat berdiri kokoh dan berjalan dengan baik untuk menghalau sistim ekonomi kapitalis dan komunis, maka sendi-sendi dan pilar ekonomi kerakyatan pun perlu diperkuat dan didorong untuk meningkatkan daya saing sehingga pelaku ekonomi kerakyatan mampu mencapai keunggulan bersaing dengan korporasi-korporasi besar
milik para kapitalis yang memiliki modal dan menguasai teknologi. Beberapa pilar ekonomi kerakyatan yang perlu perhatian lebih besar adalah sebagai berikut: Pertama; Koperasi. Sebagai buah fikir dari konsep sistem ekonomi kerakyatan yang dikembangkan oleh Bung Hatta adalah lembaga usaha Koperasi. Secara teori, koperasi merupakan suatu badan usaha yang ideal dengan budaya masyarakat Indonesia, di mana sikap saling bekerjasama, saling membantu dan gotong royong merupakan ciri khas dan watak bangsa Indonesia dan inilah yang disebut dengan azas kekeluargaan. Namun sayangnya jumlah koperasi yang berhasil dan sukses dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya sangat sedikit bila dibandingkan dengan koperasi yang gagal. Sebagai contoh; Dalam tahun 2017 Pemerintah Aceh melalui Dinas Koperasi dan UKM telah membubarkan ribuan koperasi yang tidak aktif dan gagal menjalankan operasionalnya sebagaimana diharapkan sesuai dengan UU dan peraturan yang berlaku. Pembubaran ribuan koperasi tersebut bukan tanpa alasan namun sudah melalui proses kajian dan evaluasi menyeluruh yang telah dilakukan oleh dinas teknis terkait. Karena koperasi merupakan salah satu perwujudan masyarakat pelaku usaha dan elemen penting dalam sistem ekonomi kerakyatan, maka keberadaannya harus mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Kedua; UMKM. Menurut UU No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM merupakan usaha produktif milik masyarakat (individu/kelompok) yang memiliki asset dan omset pada batasan tertentu. Yang menjadi catatan dari pengertian di atas adalah usaha produktif milik masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa struktur ekonomi Indonesia 99,9 persen adalah UMKM bahkan UMKM mampu menyelamatkan ekonomi Indonesia saat terjadi krisis 1997 lalu. Dan beberapa tahun ini keseriusan pemerintah untuk mengembangkan UMKM mulai nyata dan mulai menampakkan hasil yang menggembirakan. Berbagai kebijakan dan regulasi yang mendukung UMKM pun sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah. Secara nasional, pertumbuhan dan produktivitas UMKM masih belum merata atau masih didominasi oleh UMKM di pulau Jawa. Sedangkan pemerintah daerah di luar Jawa belum serius memberdayakan pelaku UMKM sehingga produktivitasnya sangat rendah. Aceh misalnya. Demikian, semoga bermanfaat!

Banda Aceh, 22 Agustus 2017
Penulis